JAKARTA, KOMPAS.com - Isu pluralisme kerap menjadi keraguan masyarakat terhadap pemimpin partai berasaskan keagamaan, tak terkecuali menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta. Pasalnya, Jakarta sebagai ibukota negara memiliki karakter masyarakat yang heterogen, sehingga membutuhkan pemimpin yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh warga Jakarta tanpa memandang perbedaannya.

Keraguan tersebut pun terjawab oleh Hidayat Nurwahid, calon gubernur yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disandingkan dengan Didi J. Rahbini, kader Partai Amanat Nasional (PAN). Keduanya merupakan partai yang berasaskan keagamaan.

“Pluralisme bagi PKS sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Anda tahu bahwa saya pernah menjadi kordinator Indonesia Damai, ada Pendeta Nababan, Romo Mudji, Franz Magnis Suseno, dan mereka nyaman,” tegasnya kepada wartawan di gedung DPP PKS, Jl. TB Simatupang, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (19/3/2012).

Ketika pemilu legislatif 2004 lalu, Hidayat mengungkapkan dirinya mendapatkan suara tertinggi di Indonesia, yaitu dari Jakarta. Begitu juga saat dirinya menjadi Presiden PKS saat Pilkada 2007 lalu, sehingga partai berlambang bulan sabit dan padi tersebut memiliki jumlah kursi terbanyak kedua di DPRD DKI Jakarta setelah Partai Demokrat.

“Itu adalah fakta sejarah dan bagian yang bisa diulangi, saya mendapatkan begitu banyak dukungan, dari begitu banyak kelompok warga ada kelompok suku, kelompok lintas agama, pemuda, pelajar, bahkan rekan-rekan kami dari non-Muslim pun memberikan dukungan,” tegas Ketua MPR RI periode 2004-2009 itu

Ia melanjutkan pada saat menjadi Presiden PKS beberapa waktu lalu, dia pernah memimpin aksi damai besar yang diikuti oleh tokoh lintas agama. Semua hal tersebut dikatakan menjadi indikator kesuksesan partai dalam menanggapi isu pluralisme di Jakarta. Karena itu Hidayat merasa optimistis mampu menang dalam pertarungan Pilkada DKI Jakarta.

Ia yakin bisa mengalahkan nama-nama sekelas Fauzi Bowo dan Joko Widodo yang lebih populer karena telah didengungkan sejak lama sebagai salah satu cagub Jakarta. “Siap dua-duanya (kalah atau menang), tapi yang jelas PKS tidak memajukan saya untuk kalah,” pungkasnya.

Kepala Puskesmas Putat Jaya dr Hartati menyatakan, jumlah kasus HIV/ AIDS di kompleks Dolly – Jarak pada 2011 memang meningkat bila di bandingkan dengan tahun 2010. Tahun sebelumnya, jumlah HHIV / AIDS di sana 68 kasus. “Tetapi, bukan berarti jumlah kasusnya meningkat. Bisa saja karena jumlah pekerja seks komersial (PSK) yang mau memeriksakan diri meningkat,” jelasnya.

Namun, jumlah itu tidak hanya dari PSK. Menurut Hartati, ada beberapa warga non-PSK, baik laki-laki maupun perempuan, yang dengan kesadaran sendiri melakukan tes HIV. Dari total kasus HIV / AIDS yang di tangani Puskesmas Putat Jaya, sekitar 10 persen merupakan non-PSK.

Dia mengatakan, tahun lalu jumlah PSK yang mau memeriksakan diri puskesmas memang cukup banyak. Setiap bulan jumlahnya mencapai 500 – 600 dari jumlah PSK 1.126 orang. Sementara itu, yang bersedia menjalani tes HIV secara sukarela melalui VCT (voluntary counseling and testing) sekitar 150 orang. Setiap bulan, pada PSK tersebut akan menjalani skrining penyakit infeksi menular seksual (IMS), sedangkan VCT dilakukan ssetiap tiga bulan.

Namun, Hartati mengatakan, masih banyak PSK yang belum mau memeriksakan diri ke pukesmas, apalagi untuk VCT. Pihaknya, memang tidak bisa memaksa para PSK, “VCT itu harus ada kemauan dari PSK. Mereka yang menjalani tes ini harus menandatangani surat persetujuan. Identitas dan privasi mereka pun terjaga,” paparnya.

Bila sudah ada yang positif HIV/ AIDS, Puskesmas kemudian membina PSK tersebut supaya berobat ke RSUD dr Soetomo. Mereka juga diberi pemahaman agar berhenti dari pekerjaan yang memiliki risiko tinggi untuk tertular dan menularkan oenyakit seksual dan HIV/ AIDS itu. Namun selama ini, lanjut dia, PSK positif HIV / AIDS yang mau berhenti dari pekerjaanya masih sangat minim.

Fakta mencengangkan di kompleks lokalisasi Dolly-Jarak itu juga menjadi perhatian anggota dewan. Ketua Fraksi PKS Fatkur Rohman mengatakan, fakta tersebut menegaskan, apa pun alasanya, prostitusi selalu memberikan dampak negatif. “Perlu solusi yang integral dan komprehensif serta melibatkan semua elemen untuk mengatasi permasalahan tersebut,” ujar ketua Komisi D itu.

Mantan ketua DPD PKS Surabaya itu mengatakan, saat rapat dengar pendapat di komisi D beberapa waktu lalu, dinas kesehatan mengakui bahwa tidak semua PSK mau dan patuh melakukan pemeriksaan ke puskesmas. Bahkan, ada beberapa orang yang tidak bertanggungjawab membantu PSK sehingga mereka bisa mengantongi bukti bahwa mereka sehat.

Fatkur menyebut, orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu bisa dari RT/ RW atau bahkan aparat pemerintahan sendiri sebagai pegawai puskesmas. “Padahal, bila pemkot memang memiliki good will, sebenarnya kebocoran-kebocoran itu bisa di tekan karena ada daftar nama PSK dan wisma,” katanya.

Meski dinkes dan puskesmas mengaku tidak bisa memaksa para PSK untuk memeriksakan diri, seharusnya pemkot tidak bisa lepas tangan begitu saja. “Kan, bisa koordinasi dengan RT/ RW atau ketua wisma. Kalau kemauan pemeriksaan kesehatan diserahkan ke PSK, ya sama dengan bohong.” (dew/c6/end)

Sumber Media : Koran Jawa Pos 22 Pebruari 2012

Sebagaimana diketahui, mekanisme pemungutan retribusi pelayanan persampahan khususnya RT, selain mengacu pada Perda juga diatur detail di Perwali dilengkapi MoU dengan PDAM Surya Sembada. Retribusi selama ini pun dipungut melalui surat tagihan pembayaran rekening air Pelanggan PDAM Surya Sembada.

Fakta yang ada berdasarkan keterangan dari sekretaris dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Aditya Wasita, bahwa ternyata ada sekitar 30 persen RT di Surabaya tidak termasuk dalam daftar pelanggan PDAM.

“Saya berharap pemkot bisa membuat Perwali khusus agar 30 persen potensi ini tidak hilang, mekanisme pemungutan “monggo” dikaji oleh pemkot apakah melalui PLN atau pihak ketiga yang lain,” kata Fatkur Rohman, Ketua Pansus.

Fatkur memastikan, bahwa pansus akan mengawal 30 persen potensi ini. Apalagi ada isu negatif berkembang di masyarakat yang disampaikan kepada pansus, bahwa 30 persen itu bisa dimanfaatkan oknum, dalam artian bisa jadi masyarakat setor dengan skema ‘karcis’ ke RT, RW dan kelurahan namun sebagian besar tidak masuk ke kas daerah alias ‘bocor’.

Data dari DKP, jika Raperda baru ini diberlakukan, menunjukkan bahwa potensi PAD dari Wajib Retribusi Rumah Tangga, adalah sebesar Rp 1.797.612.500. Jika ternyata ini hanya 70 persen dari potensi, maka potensi sebenarnya adalah Rp 2.568.017.857 alias ada kerawanan ‘kebocoran’ potensi PAD sebesar 30 persen yang setara dengan Rp.770.405.357/bulan.

“Ini nilai yang tidak kecil, saya berharap pemkot segera membuat kajian mekanisme pemungutan yang paling efektif, jika diperlukan, di akhir tahun ini kita bisa merevisi raperda untuk penyesuaian, semua kita harus mengontrol masalah ini”, pungkas Fatkur yang juga politisi PKS ini.

RADAR SURABAYA–Panitia khusus (Pansus) DPRD Surabaya yang membahas raperda retribusi pelayanan persampahan / kebersihan merombak usulan pemkot. Keinginan lembaga eksekutif ini untuk menaikkan retribusi sampah pada masyarakat kecil ditolak. Sebaliknya, pansus menaikkan tarif retribusi sampah untuk hotel dan apartemen.

Ketua Pansus Fatkur Rohman menyatakan, dalam pembahasan kemarin, pansus mendesak pemkot merevisi draf raperdanya. Sebab, usulan pemkot yang menaikkan retribusi sampah untuk masyarakat kecil dinilai tidak memenuhi unsur keadilan. Ia menerangkan, ada empat item wajib retribusi yang menurut pansus tidak perlu dinaikkan retribusinya. Yakni, rumah tangga dengan lebar jalan kurang dari 3 meter, rumah tangga dengan lebar jalan antara 3-5 meter, pasar krempyeng, dan pedagang kaki lima (PKL).

“Jika pemkot tidak setuju, kami (pansus) mengancam tidak akan menyetujui draf raperdanya,” tegas Fatkur, kemarin (20/2). Awalnya, retribusi kebersihan (sampah) untuk item rumah tangga diusulkan naik menjadi Rp 1.000 dari semula Rp 500. Kemudian pasar krempyeng juga naik jadi Rp 1.000 per meter kubik sampah per dari dari semula Rp 500. Sedangkan PKL yang retribusinya Rp 100 per meter kubik per hari diusulkan naik menjadi Rp 200 per meter kubik per hari.

“Setelah melalui empat pembahasan, kita sepakat tidak menaikkan tarif keempat item wajib retrbusi itu, alias tarif retribusinya tetap,” terangnya. Sebagai ganti, pansus menyetujui menaikkan tarif retribusi sampah bagi hotel dan apartemen mewah. Menurut Fatkur, jika dulu apartemen mewah hanya dikenai Rp 150.000 per bulan, nilai itu dinyatakan tidak sesuai dengan asas keadilan.

Sebab jika nilai itu di-breakdown alias dibagi dengan jumlah kamar yang disewakan, maka nilai per kamar menjadi sangat kecil. “Misalnya dari Rp 150.000 itu adalah sama dengan Rp 5 ribu per hari per blok. Jika satu blok ada 50 kamar, maka per kamar hanya kena retribusi Rp 100 per hari per kamar, atau Rp 3 ribu per bulan per kamar. Ini terlalu murah untuk apartemen mewah,” cetusnya.

Karenanya, penerapan retribusi sampah untuk apartemen mewah akan ditentukan berbasis jumlah kamar. Nilainya pun dirasionalisasi. sehingga, hotel yang memiliki kamar lebih banyak, akan terkena nilai retribusi yang lebih besar. Untuk apartemen mewah, bakal diterapkan retribusi baru yaitu Rp 2 ribu per kamar per hari. Nilai ini setara dengan Rp 60 ribu per kamar per bulan. Maka jika apartemen mewah memiliki 50 kamar, maka akan terkena tarif retribusi sebesar Rp 3 juta per bulan.

Sedangkan untuk hotel, nilai retribusi tergantung pada kelas hotel. Antara bintang 1, 2, 3, 4, atau 5. Misalnya hotel bintang 1, tarif retribusinya adalah Rp 250 per kamar per hari atau Rp 7.500 per kamar per bulan. Sedangkan untuk hotel berbintang 5, nilai tarif retribusinya adalah Rp 2 ribu per kamar per hari, atau setara dengan Rp 60 ribu per kamar per bulan.

“Sedangkan untuk apartemen menengah disetarakan nilainya dengan hotel berbintang 4, dan apartemen mewah disetarakan dengan hotel berbintang ,” ungkap Fatkur Rohman.

Dengan perencanaan seperti itu, ia yakin pendapatan yang bisa didapatkan dari retribusi sampah ini mencapai Rp 39 miliar per tahun. Atau, melampaui yang ditargetkan pemkot sebesar Rp 33 miliar per tahun. (jee/jay)

Dalam Rangka menyeimbangkan antara pembelaan pada masyarakat kecil namun disisi lain tetap mengawal tercapainya PAD bagi pemerintah kota maka selanjutnya pansus mulai mendalami potensi wajib retribusi yang lain khususnya apartement baik yang apartemen menengah maupun mewah serta hotel berbintang.

Sebagaimana kecurigaan Pansus beberapa waktu lalu terkait data potensi pemkot yang tidak valid, dimana Pemkot hanya memasukkan potensi apartement menengah sebanyak 3 buah dan apartement mewah sebanyak 1 buah, ternyata di dalam hearing hari ini, setelah diup-date, ditemukan data bahwa di Surabaya sekarang ini ada 12 apartement mewah dan 26 apartement menengah.

Begitu pula dengan data-data yang lain. Usaha mikro, dari 286 menjadi 299 Wajib Retribusi (WR), Hotel Melati/losmen dari data awal 117 WR menjadi 145 WR, Rumah Tangga (lebar jalan diatas 15 Meter) dari data awal hanya 4.414 rumah menjadi 17.988 rumah / WR, Mall/Pusat perbelanjaan yang awal datanya hanya 2.220 WR, setelah diup-date menjadi 5.505 WR.

“Kami lumayan kaget juga dengan perubahan data WR yang cukup signifikan dalam waktu sepekan, semoga ke depan kita lebih jeli dalam hal data ini, karena bisa berdampak hilangnya potensi PAD”, cetus Fatkur Rohman selaku Ketua Pansus Retribusi Persampahan/Kebersihan.

Di sisi lain, Pansus menyorot tarif retribusi khususnya untuk apartement mewah dan hotel berbintang 4 dan 5 yang mana Wajib Retribusi dikenakan 1 blok. Pansus menilai bahwa ini melanggar asas keadilan. Pembicaraan antara Pansus dan pemkot khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) lebih condong, walaupun belum final, menghitung berbasis jumlah kamar, bukan 1 blok utk apartemet dan hotel, sehingga ada azas keadilan.

“Sekarang ini tarifnya terlalu murah, semisal 1 blok ada 50 kamar, kalau 1 hari harga rata-rata 750.000/kamar, potensi income 37,5 juta/hari atau 1,125 M/bln, masak 1 blok apartement mewah hanya Rp. 80.000/bulan, akan lebih fair jika tarif retribusi disesuaikan dengan jumlah kamar dan nilainya juga dirasionalisasi”,imbuh Fatkur yang juga ketua Fraksi PKS.

Dengan perubahan data WR maka pemenuhan target PAD dari retribusi persampahan / kebersihan yaitu sebesar 33 M / tahun, akan lebih rasional dirumuskan dengan tetap menyeimbangkan perhatian pada pembelaan masyarakat kecil dengan tidak perlu menaikkan 4 WR yaitu RT 1, RT 2, PKL dan Pasar Krempyeng, di sisi lain, merasionalisasi tarif WR yang lain.

Pansus meminta empat wajib retribusi tidak perlu dinaikkan. Empat wajib retribusi itu adalah rumah tangga kelas 1 (lebar jalan di bawah 3 meter), rumah tangga kelas 2 (lebar jalan antara 3-5 meter), pasar krempyeng, dan PKL. “Kami berpendapat, empat wajib retribusi ini tidak naik,” kata Ketua Pansus, Fatkur Rohman.

Sesuai usulan pemkot itu, wajib retribusi yaitu rumah tangga yang lebar jalannya (termasuk saluran/got dan berem) di bawah 3 meter, retribusinya naik 100 persen. Awalnya, dari retribusi Rp 500 menjadi Rp 1.000 per bulan. Sedangkan untuk retribusi PKL, dari semula Rp 100 per hari per M3, diusulkan naik jadi Rp 200 per hari per M3. Sedangkan di pasar Krempyeng retribusinya naik dari Rp 500 per bulan menjadi Rp 1.000 per bulan.

Fatkur mengatakan, kenaikan retribusi jangan hanya mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja. Sebab, pemkot juga tidak akan kehilangan banyak pendapatan jika tidak menaikkan retribusi untuk empat wajib retribusi itu. Di sisi lain, pemkot bisa menaikkan retribusi pada masyarakat kalangan menengah ke atas. Misalnya apartemen menengah dan mewah, serta potensi retribusi dari hotel berbintang dan mal.

Pansus juga mempertanyakan tentang data yang tidak masuk akal terkait usulan kenaikan retribusi kebersihan di apartemen mewah dan hotel. Ia menyebut kenaikan itu sangat kecil karena rata-rata hanya naik 38-40 persen. Sangat njomplang dengan usulan kenaikan untuk empat wajib retribusi tersebut yang naik mencapai 100 persen. (jee/jay)

Dalam pembahasan Raperda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, rabu 1 Februari 2012, terungkap bahwa Realisasi tahun 2009 adalah 65,57 % dan Realisasi tahun 2010 hanyalah 51,73 %. Plt Kadishub kota Surabaya, Eddy, menyampaikan bahwa rendahnya realisasi karenanya banyaknya penyimpangan yang terjadi dilapangan dimana masih ditemukannya beberapa jukir nakal. “Harusnya menjadi potensi PAD kita, namun di ‘gembol’ (masuk kantong) ama mereka’, cetus eddy.

Di sisi lain, ada informasi yang diungkap dalam pembahasan raperda bahwa ada jukir yang mengaku bahwa dia hanya diberi 12 karcis mobil oleh Dishub padahal ada potensi 50 mobil di titik yang dia jaga. Si jukir justru menyalahkan Dishub mengapa tidak memberi karcis sesuai potensi yang ada. Namun statement itu dibantah oleh Kadishub, “Memberi 50 karcis itu kita siap sekarang juga, namun saya justru meragukan apakah dia mau dikasih 50? Ndak mungkin dia mau”,tambah eddy.

Pansus melihat bahwa sikap saling mencari kambing hitam juga tidak akan menyelesaikan masalah, lebih baik kita mencari sistem yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini dan kita harus obyektif alias bicara berbasis data, bukan ilmu “kirologi”.

“Kan Dishub bisa secara ilmiah melakukan survey di titik-titik parkir itu, sehingga secara ilmiah, potensi masing-masing titik akan ketemu, itulah yang menjadi landasan dalam penentuan target atau jumlah karcis per titik nya, sehingga jika setoran dari jukir jauh dari nilai itu maka bisa ditelusuri ke bawah, kan name and address jukir kan jelas,’usul Fatkur Rohman, sekretaris Pansus.

Fatkur menambahkan bahwa dengan survey ilmiah itu, kita juga akan obyektif melihat potensi PAD dari retirubusi parkir, komisi B juga akan memiliki pijakan dalam memberikan target pendapatan.  Bahkan, kecurigaan dalam konteks kebocoran akan lebih mudah dideteksi.

Beberapa anggota pansus juga mempertanyakan kenapa nilai retribusi tidak berubah alias sama nilainya dengan perda 1 / 2009. Karenanya, pansus Retirbusi pelayanan parkir Tepi Jalan umum bukan membahas terif retribusi tapi hanya menyoroti masalah lemahnya realisasi retirbusi dan pelayanan yang berjalan bahkan melebar pada penyelenggaraan parkir yang itu diatur di raperda yang lain misalnya berkembang wacana “parkir pra bayar” dan lain-lain

“Wah..kita ini pansus retribusi..kok tidak ada perubahan retribusi, iso cepet iki”, guyonan salah satu anggota pansus.

Sebagaimana diketahui, retribusi persampahan/kebersihan selama ini mengacu pada perda no 4/2000 dan selama 12 tahun ini belum mengalami perubahan tarif. Secara perhitungan, dari evaluasi selama tahun 2007 hingga 2010,proporsi penerimaan retribusi hanya menutup biaya/pengeluaran pelayanan persampahan/kebersihan sebesar rata-rata 26,81 %.

Di Raperda yang diajukan Pemkot, direncanakan bahwa penerimaan retribusi bisa menutup 40 % dari pengeluaran/biaya pelayanan yang diberikan sehingga 60 % biaya disubsidi oleh pemerintah kota. Penentuan tarif retribusi, dikaji secara akademis oleh Laboratorium Pengkajian dan Pengembangan Akuntansi Perpajakan dan sistem Informasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAIR, dengan menggunakan pendekatan biaya rata-rata di masa akan datang (average cost).

“Kami sangat mengapresiasi atas kerja tim UNAIR untuk membuat kajian akademis penentuan tarif retribusi, namun nilai tarif  harus juga mempertimbangkan prinsip-prinsip penentuan tarif sebagaimana diatur dalam UU 28/2009 pasal 152 ayat 1, diantaranya terkait kemampuan masyarakat dan aspek keadilan”, ujar Fatkur Rohman, Ketua Pansus.

Politisi PKS ini menambahkan bahwa walaupun sudah 12 tahun belum mengalami kenaikan tarif, namun kenaikan harus juga melihat kondisi Wajib Retribusi, misalnya Rumah Tangga yang lebar jalannya (termasuk saluran/got dan berm) dibawah 3 meter, retribusinya naik dari Rp. 500/bulan menjadi Rp.1000/bulan atau naik 100 %, PKL dari Rp.100/hari/M3 menjadi Rp.200/hari/M3 atau naik 100 %, Pasar Krempyeng retribusinya naik dari Rp. 500/bulan menjadi Rp.1000/bulan atau naik 100 %.

Disisi lain, Rumah Tangga yang lebar jalannya diatas 15 meter, hanya naik 37,5 % yaitu dari Rp. 12.000/bulan menjadi Rp 16.500/bulan. Begitu juga Usaha menengah dan Besar seperti Hotel berbintang 1, 2, 3, 4 dan 5, rata-rata hanya naik 38 % hingga 40 %.

“Disamping mengawal aspek keadilan,pansus juga berencana melakukan public hearing dengan mengundang perwakilan dari masing-masing elemen 6 jenis wajib retribusi, diantaranya dari kalangan Rumah Tangga (RT/RW), kalangan usaha mikro, usaha menengah/besar, kalangan Pasar/pusat perbelanjaan dan kalangan khusus seperti PKL”, Imbuh Fatkur.

Apabila Anda tengah menghadapi berbagai kesulitan, rintangan, cobaan, ataupun ujian seberat apa pun, cobalah untuk membandingkannya dengan apa yang dialami sebuah boneka shaolin. Dijamin, Anda akan “disuntik” oleh kekuatan dahsyat yang baru.

Dikisahkan di sebuah desa yang terpencil hidup seorang nenek tua renta bersama cucunya yang baru beranjak remaja. Orangtua sang cucu ini telah meninggal dunia karena kecelakaan. Karena tak punya sanak saudara yang lain, cucu ini mau tak mau tinggal bersama sang nenek. Padahal, bisa dibilang sang nenek hanya mendiami sebuah gubuk yang sudah reyot. Keadaan ekonominya sangat pas-pasan.

Setiap hari sang nenek bekerja mengumpulkan ranting pohon yang berjatuhan di hutan dekat tempat tinggal mereka. Hasil penjualan ranting itu hanya cukup untuk makan sekali sehari untuk mereka berdua. Sungguh keadaan yang tidak mengenakan. Hingga suatu hari sang nenek jatuh sakit karena memang ia sudah sangat tua. Si cucu yang sangat mengasihinya merawat sang nenek dengan penuh kesabaran. Ia bekerja serabutan asalkan bisa memenuhi kebutuhan ala kadarnya.

Akhirnya di saat sang nenek merasa waktunya hampir tiba meninggalkan dunia ini, ia sangat bersedih karena tidak bisa mewarisi apa pun bagi cucunya kelak. Ia mengkhawatirkan hidup si cucu apabila dirinya meninggalkannya sebatang kara. Tapi, apa yang bisa dilakukannya?

Beberapa jam kemudian, sang nenek akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Sebelum menutup mata untuk selama-lamanya, ia sempat menyelipkan gulungan kertas kumal ke tangan sang cucu. Pesannya, “Bacalah surat ini baik-baik.”

Sang cucu sangat sedih karena ditinggal neneknya. Ia merasa kesepian dan merasa sebatang kara. Ia terombang-ambing dalam hidup yang tidak pasti. Di tengah keputusasaan itu, ia sempat berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu, tiba-tiba ia teringat akan pesan sang nenek. Akhirnya, dibukanya gulungan surat itu.

“Cucuku tersayang, saat kamu baca surat ini, berarti nenek sudah tidak ada lagi di dunia ini. Nenek juga sebenarnya berat meninggalkanmu dalam keadaan susah seperti ini, tapi ini sudah takdir. Nenek tidak punya harta yang bisa diwariskan padamu. Nenek minta maaf karena tidak bisa memberikan yang terbaik sampai detik terakhir. Kamu jangan bersedih. Nenek tahu hidup kamu susah. Tapi, kamu jangan sampai putus asa karena hidup harus terus berjalan. Nenek hanya punya sebuah warisan untukmu. Warisan ini nenek beli untuk dihadiahkan kepada kamu dan ada di dalam gubuk dengan bungkusan yang besar.”

Dengan buru-buru, sang cucu mencari dan membuka bungkusan itu. Isinya adalah boneka shaolin. Tapi, ia tak paham maksud neneknya. Ia lalu melanjutkan membaca surat sang nenek.

“Nenek memberi boneka shaolin ini agar kamu bisa menjadi seperti dirinya. Lihatlah boneka itu dan cobalah pukul sekuat-kuatnya.”

Sang cucu melakukan seperti yang dikatakan neneknya. Pukulan pertama sang cucu membuat boneka itu terombang-ambing. Lalu sesaat kemudian, boneka itu berdiri tegak seperti semula. Pukulan demi pukulan selanjutnya yang dihantamkan sang cucu ke boneka itu tetap sama hasilnya. Boneka itu tetap tak mau jatuh. Sang cucu membaca kembali isi surat itu.

“Lihatlah boneka itu, ia akan tetap berdiri tegar meskipun dipukul berkali-kali. Ia tidak pernah terjatuh. Ia tetap sabar menerima pukulan dan sebanyak itulah ia akan tetap berdiri, tanpa pernah menyerah. Cucuku, hidup terkadang sulit. Nenek hanya mengharapkan kamu agar tidak menyerah. Ketika kamu jatuh dan putus asa, lihat kembali boneka ini. Kamu harus tetap berdiri. Ketika pukulan dan hantaman datang bertubi-tubi, sebanyak itulah kamu harus bertahan dan tetap bangkit. Saat kamu bertekad untuk tidak pernah menyerah, maka orang lain yang akan menyerah dan saat itulah kamu akan menang.

Hidup kamu sekarang memang susah. Tapi, jika kamu tidak pernah mau menyerah, hidup kamu pasti akan berubah. Saat itulah nenek akan bangga melihat kamu. Meskipun kamu seorang diri, jangan takut. Nenek akan selalu melihat dan menemanimu. Lakukan apa yang harus kamu lakukan dan jadilah seorang yang bermental seperti boneka shaolin itu. Meskipun kamu miskin, kamu harus memiliki mental seorang pemenang. Suatu saat nanti kamu pasti akan tahu maksud nenek. Semoga wasiat dan warisan dari nenek bisa mengubah hidup kamu.”

Setelah selesai membaca surat itu, sang cucu tertunduk malu. Ia merasa begitu bodoh karena sempat terpikir untuk bunuh diri. Sejak saat itu, ia berubah menjadi seseorang yang bermental baja. Dengan bekal boneka shaolin itu, ia menjadi pribadi yang pantang menyerah hingga akhirnya meraih sukses luar biasa. Pemuda putus asa kini menjadi sang juara sejati.

Luar biasa!

Sumber : www.andriewongso.com