Fatkur Rohman

Bicara permasalahan lokalisasi Dolly, yang kini tengah ramai dibicarakan, menurut saya, tidak bisa disederhanakan dengan statement “ditutup saja, urusan dampak nanti dibicarakan belakang”. Ini perlu solusi yang lebih integratif.  Langkah penutupan secara frontal tak akan menyelesaikan persoalan dan justru akan menimbulkan persoalan baru yang jauh lebih rumit dan membahayakan. Pasalnya dikuatirkan justru akan terjadi penyebaran prostitusi yang bakal semakin sulit dideteksi. Seiring dengan rencana Penutupan, harus dipastikan ada Solusi yang integratif. (more…)

Ini terungkap saat Hearing komisi D DPRD Surabaya bersama Pemerintah Kota, 18 Mei 2011, di ruang komisi D DPRD Kota Surabaya. Direktur utama RS Soewandi, dr didiek, menyampaikan bahwa secara umum RS soewandi itu sudah overload sehingga perlu pengembangan dan pembangunan segera. “Walau tanpa promosi, banyak pasien berjubel ke RS Soewandi, senin lalu 16 Mei 2011 saja, 1 hari datang nyampai 870 pasien, karenanya idealnya perlu 400 tempat tidur, sekarang hanya da 198 tempat tidur”, kata Dr Didek saat hearing.

Beberapa anggota komisi D bahkan ada yang mewacanakan untuk pembangunan RS Daerah baru di wilayah timur atau utara. Namun, Fatkur Rohman berpendapat lain. (more…)

beritasurabaya.net – Anggota Komisi D DPRD Surabaya mencurigai adanya permainan dibalik banyaknya obat kadaluwarsa di RSUD Dr Soewandhie Surabaya. Ini berdasarkan hasil analisa dari persoalan yang muncul di RSUD Dr Soewandhie.

Menurut anggota Komisi D, Fatkur Rohman, dalam siaran pers yang diterima beritasurabaya.net, Selasa (10/05), kasus obat kadaluwarsa di RS Dr Soewandhie memang perlu dirunut darimana titik masalahnya. Pertama, perlu dilihat apa prinsip FIFO sudah diimplementasikan sebagai bagian dari prinsip umum manajemen barang. (more…)

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD KOTA SURABAYA
TERHADAP
HASIL PELAKSANAAN TUGAS PANITIA ANGKET
DPRD KOTA SURABAYA
YANG MELAKUKAN PENYELIDIKAN TERHADAP
PENETAPAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 56 TAHUN 2010 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
DAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 57 TAHUN 2010
TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME TERBATAS
PADA KAWASAN KHUSUS DI KOTA SURABAYA
Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh,
Yang Kami hormati Saudara Ketua dan para Wakil Ketua Dewan
Yang Kami hormati segenap anggota DPRD Kota Surabaya
Yang Kami hormati rekan-rekan jurnalis, dan hadirin sekalian.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas perkenanNya kita semua dapat hadir dalam rapat paripurna ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah, rasulullah Muhammad SAW. (more…)

Terkait wacana penutupan lokalisasi Dolly oleh pemerintah propinsi Jawa Timur yang kini tengah ramai dibicarakan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Surabaya menawarkan solusi yang lebih integratif. Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya Fatkur Rohman menyatakan, langkah penutupan secara frontal tak akan menyelesaikan persoalan dan justru akan menimbulkan persoalan baru yang jauh lebih membahayakan. Pasalnya dikuatirkan justru akan terjadi penyebaran prostitusi yang bakal semakin sulit dideteksi. (more…)

Pansus Raperda pengelolaan barang milik daerah akhirnya mengambil keputusan untuk menghentikan pembahasannya hingga usai Pemilukada berlangsung. Sebagian anggota dewan mensinyalir bahwa raperda ini rawan sebagai alat komoditas politik menjelang Pilkada. Satu diantara item di Raperda tersebut yang cukup rawan dipolitisir adalah terkait rencana pelepasan aset tanah IPT (surat ijo). Dalam wacana yang ada akan dilepaskan kepada masyarakat terutama yang tidak mampu. (more…)

Razia yang direncanakan pemkot Surabaya kepada para PSK didukung oleh Fatkur Rohman, Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya. Rencana pemkot untuk memulangkan mereka yang tak memiliki KTP Surabaya dinilai Fatkur patut diapresiasi. “Namun, jangan hanya didekati dari kacamata kependudukan saja, razia belum cukup, harus ada penanganan yang integral”, ujarnya di Gedung Dewan. (more…)

Umar, salah satu  guru baru di sekolah swasta, kaget ketika mendapatkan gaji pertama. Sebab, hitungan  pak guru itu dengan bendahara sekolah berbeda. Dia yakin akan membawa pulang satu juta rupiah, namun yang diterima dalam amplop hanya Rp. 250.000. Dia pun konfirmasi ke bendahara sekolah. Senyum simpul bendahara sekolah  menegaskan bahwa penghitungan sekolah tidak salah. Ternyata, masalah bermula dari perbedaan penafsiran rumus penggajian guru swasta honorer. (more…)

“Partai Berasas Islam, Partai tidak semata-mata digunakan sebagai alat untuk meraih dan merebut kekuasaan. Tapi, bagaimana dengan kekuasaan yang diraih itu rakyat tidak menjadi korban, dan kekuasaan menjadi amanah untuk melayani masyarakat.”
(Majalah Biografi Politik Edisi Khusus)

“Kalau Anda Yakin kepada kami, bergabunglah bersama kami. Kalau anda ragu tentang kami, pelajarilah kami. Kalau anda benci kepada kami, kami akan tetap perjuangkan aspirasi Anda.” Kata-kata itu menghiasi spanduk yang terpampang di lapangan Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saat deklarasi Partai Keadilan (PK) berlangsung pada 9 Agustus 1998. Puluhan ribu simpatisan dan pendukung hadir menyemarakkan deklarasi yang tertib dan teratur. Sebagian besar dari mereka adalah kalangan muda, muslim modernis, yang kelak menjadi inti pendukung kekuatan Partai Keadilan sejahtera (PKS).

(more…)

Oleh : Yulyani (Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya dari PKS)

PROBLEM reklame di Surabaya seakan tidak ada habisnya. Belum tuntas satu masalah, muncul masalah baru. Meski sudah ada regulasi yang jelas dan tegas, yakni Peraturan Daerah (Perda) No 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame, tidak berarti masalah reklame di Kota Buaya ini bisa diselesaikan dengan mudah. Yang terjadi justru aturan hukum yang ada sering dikalahkan oleh kekuatan ”misterius”. (more…)