Fatkur Rohman

Kasus ”contek” atau perjokian di SDN Gadel II/577 oleh Diknas Surabaya dianggap akan sangat bersiko terhadap semua pihak terutama keberadaan siswa yang terkait. Dalam hearing di Komisi D,Senin (6/6),  dewan meminta agar kasus contek itu dapat diselesaikan secara internal dan mengutamakan keselamatan siswa, serta mengkaji ulang soal Unas. (more…)

SOLIDITAS Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dipamerkan pada acara peringatan Milad PKS ke-13, Minggu (24/4). Tidak kurang dari 100 ribu kader PKS hadir di lima titik acara, yaitu Surabaya, Malang, Madiun, Jember dan Sampang. Di Surabaya, acara dipusatkan di Gelora Pantjasila,Jl Indragiri. (more…)

JAKARTA– Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin menegaskan partainya akan mendapat kemenangan besar atas berbagai upaya melemahkan PKS oleh pihak lain. Hal itu ditegaskan Hilmi dihadapan puluhan ribu kader pada Milad ke-13 PKS yang digelar di Gelora Bung Karno, Ahad, 17 April 2011. (more…)

Alokasi anggaran yang terbatas atau kurang lengkapnya data, sering menjadi alasan yang disampaikan Pihak Pemerintahan kota Surabaya ketika dicerca masalah rehabilitasi sekolah rusak di Surabaya. Bahkan kerap kali, fenomena ini membuat sejumlah pejabat SKPD (satuan kerja perangkat daerah) kebakaran jenggot. Mereka justru saling melempar tanggungjawab. Tapi menurut saya, ini akal-akalan mereka saja karena alokasi anggaran sudah di plot di APBD 2011. (more…)

PEMBERHENTIAN Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dimonitor langsung Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Sepak terjang politisi Kota Surabaya juga masuk dalam pantau mantan gubernur Sumatera Barat itu.

Seperti apa sikap menteri dalam negeri terkait usulan pemakzulan itu? Berikut petikan wawancara harian Seputar Indonesia (SINDO) dengan Menteri Gamawan Fauzi. (more…)

Detik Surabaya - Fraksi PKS DPRD Surabaya menolak rekomendasi pemberhentian walikota Tri Rismaharini yang dikeluarkan Panitia Khusus Hak Angket Perwali Reklame. PKS menganggap belum ada cukup bukti yang mengarah untuk menghentikan Risma dari jabatannya terkait penyusunan perwali no. 56 dan 57 tahun 2010. (more…)

SURABAYA PAGI– Besarnya lokalisasi Dolly ternyata tidak mampu menampung pekerja seks komersial (PSK) di Surabaya. Kini, para PSK sudah memperluas jaringannya ke tempat wisata Kenjeran Park. Ironisnya, pengelola tempat wisata 24 jam itu tidak membuka pintu untuk praktek PSK.

Akibatnya, warga sekitar pantai Ria Kenjeran prihatin dengan maraknya praktek prostitusi yang ada dilokasi tempat warga berpariwisata tersebut. Ketua RW I Larangan Kecamatan Bulak M Solehan mengatakan, saat ini di pantai ria banyak berseliweran pekerja seks komersial ( PSK ), hal ini yang membuat warga sekitar merasa resah, pasalnya pantai ria merupakan tempat pariwisata keluarga. “Kalau ini tidak diambil tindakan tegas, saya khawatir lama-lama bisa seperti Dolly,” ujarnya. (more…)

Pembahasan KUA PPAS dan RAPBD 2011 yang diperkirakan molor, ini keteledoran atau strategi ?

Ini memang pertanyaan yang menggelitik dan harus bisa dijawab khususnya oleh DPRD kota Surabaya selaku lembaga yang mempunyai fungsi controlling (pengawasan) terhadap kinerja pemkot.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan nyerahkan KUA PPAS namun waktu itu dijawab bahwa draft KUA PPAS sudah dibuat namun masih diperlukan beberapa pDaerah pasal 87 yang menyebutkan rancangan KUA-PPAS seharusnya sudah diserahkan kepada anggota DPRD selambat-lambatnya akhir Juni 2010. (more…)

RADAR SURABAYA – Rencana pemkot menarik pajak restoran bagi PKL tanpa memberi jaminan pengakuan atau legalitas terhadap keberadaan mereka bakal menjadi sorotan dalam rapat pansus pembahasan raperda pajak daerah yang akan dibentuk dewan. Ketua Fraksi PKS, Fatkur Rohman menyatakan, pemkot tidak bisa menjalankan penarikan pajak tanpa memberikan legalitas. “Kalau mau memungut pajak, pemkot harus melegalkan keberadaan PKL. Bagaimana bisa menarik pajak, tapi mereka terancam digusur,”kata Fatkur, kemarin (13/10). (more…)

Disamakan dengan Rumah Makan dan Pujasera
SURABAYA – SURYA- Para pelanggan warung-warung dipinggir jalan (pedagang kaki lima) harus siap merogoh kocek lebih dalam karena harga setiap makanan di PKL akan ditambah pajak 10 persen. Kebijakan ini berlaku jika Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah disetujui oleh DPRD Surabaya. Di raperda itu tertulis bahwa PKL termasuk dalam objek pajak restoran, sama seperti rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, pujasera, bakery, dan katering. Ini berarti PKL juga harus membayar pajak restoran sebesar 10 persen.

PKL yang dikenakan pajak adalah yang memiliki omzet penjualan sama dengan atau lebih dari Rp 1 juta per bulan.

Namun, ketentuan ini langsung ditolak Ketua FPKS DPRD Surabaya Fatkur Rohman. (more…)