Fatkur Rohman

Usulan Pansus untuk tidak menaikkan Retribusi bagi Rumah Tangga Miskin akhirnya di”amin” I oleh pemerintah kota dalam hearing hari ini, senin 13 pebruari 2012, yaitu retribusi untuk kategori RT 1 (jalan dibawah 3 M) dan RT 2 (jalan antara 3 s/d 5 M)

Dalam Rangka menyeimbangkan antara pembelaan pada masyarakat kecil namun disisi lain tetap mengawal tercapainya PAD bagi pemerintah kota maka selanjutnya pansus mulai mendalami potensi wajib retribusi yang lain khususnya apartement (more…)

Realisasi pendapatan Dinas Perhubungan (dishub) Kota Surabaya perihal retribusi parkir tepi jalan umum yang rendah, sudah lama menjadi sorotan publik termasuk DPRD.

Dalam pembahasan Raperda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, rabu 1 Februari 2012, terungkap bahwa Realisasi tahun 2009 adalah 65,57 % dan Realisasi tahun 2010 hanyalah 51,73 %. (more…)

Raperda Retribusi persampahan/kebersihan yang sedang dibahas di DPRD Surabaya, hari ini 1 pebruari 2012, mulai menyentuh perhitungan nilai / tarif retribusi.

Sebagaimana diketahui, retribusi persampahan/kebersihan selama ini mengacu pada perda no 4/2000 dan selama 12 tahun ini belum mengalami perubahan tarif. Secara perhitungan, dari evaluasi selama tahun 2007 hingga 2010,proporsi penerimaan retribusi hanya menutup biaya/pengeluaran pelayanan persampahan/kebersihan sebesar rata-rata 26,81 %. (more…)

Anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran meminta Pemerintah melaksanakan dan menaati keputusan MK mengenai ketidakpastian pekerja dengan sistem kontrak, termasuk juga outsourcing karena telah melanggar konstitusi. Pemerintah bisa menindaklanjuti dengan penerbitan Perppu sebagai payung hukum perlindungan terhadap tenaga kerja. (more…)

Akhirnya, untuk tahun 2012, Gaji Guru Tidak Tetap (GTT) di Surabaya dinaikkan 200 ribu. Keputusan ini sudah disepakati dalam Rapat Badang Anggaran bersama Tim Anggaran Pemkot Surabaya pada hari Kamis 19 Januari 2012. Kebijakan ini berlaku untuk 1.790 guru GTT yang mengajar di SDN. (more…)

Jawa Pos. Bulan ke-8 tahun ini segera berakhir. Namun, dana operasional untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) sama sekali belum dicairkan. Padahal, pengoperasioan sebagian PAUD mengandalkan bantuan dari pemkot itu.

Anggota komisi D DPRD Surabaya Fatkur Rohman mengatakan, dari penjaringan aspirasi masyarakat (jasmas) yang dilakukannya, terungkap bahwa sejak Januari 2011, dana operasional untuk PAUD belum dicairkan sama sekali. “Itu terungkap ketika saya jasmas (jarring aspirasi) di Kelurahan Morokrembangan, Krembangan. Padahal, dana operasional PAUD sudah ada dalam APBD 2011. Saat itu anggarannya pernah dibahas di Komisi D,” katanya. (more…)

Sindo , 05 July 2011. PENERIMAAN Peserta Didik Baru (PPDB) di Surabaya hampir usai. Minggu depan, dimulai tahun ajaran baru. Komisi D DPRD Surabaya menggagas PPDB tahun depan tidak lagi menggunakan hasil ujian nasional (UN) sebagai acuan.

Hal tersebut untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Surabaya. Gagasan ini dimulai dari pemikiran yang sederhana. Lembaga legislatif ini menginginkan tidak adanya kecurangan dalam UN seperti yang ditemukan di SDN Gadel 2 beberapa waktu lalu. (more…)

Surabaya- Pembahasan raperda penyelenggaraan perlindungan anak (PPA) oleh pansus DPRD Surabaya mendapatkan masukan dari anggota dewan lain. Masukan itu disampaikan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Surabaya yang di adakan Kamis lalu (30/6).Anggota Komisi D DPRD Surabaya Fatkur Rohman mengatakan, (more…)

Surya – Di Raperda Perlindungan Anak. Tumbuh kembang anak harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk pemerintah kota (pemkot). Apalagi Kota Pahlawan sebagai kota metropolitan, memiliki banyak tempat hiburan malam. Gagasan ini ditelurkan oleh anggota komisi D DPRD Surabaya Fatkur Rohman. Menurut Fatkur, sebenarnya larangan itu sudah ada dalam PEraturan DAerah no 2 / 2008 tentang kepariwisataan. Namun selama ini penindakan perda mandul. Sehingga pertumbuhan anak di Surabaya mengkhawatirkan. Belum lagi banyaknya kasus trafficking yang setelah diselidiki kebanyakan berasal dari tempat hiburan malam itu. (more…)

Beberapa hari ini heboh dibicarakan di media perihal dua siswa titipan yang masuk ke SMPN tanpa tes.Terkuaknya fenomena ini adalah ketika ditemukan surat disposisi dari Assisten IV Pemkot, yang saat ini sedang dijabat Assisten II Muchlas Udin sebagai Plt, kepada kepala Dinas Pendidikan Surabaya, Sahudi. Kabarnya, surat disposisi tersebut sudah sepengetahuan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini..

Padahal sesuai  SK Kadispendik Surabaya No. 422/8916/436.6.4/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Pada PPT / KB / TK / SD / SDLB / SMP / SMPLB / SMA / SMALB / SMK di Kota Surabaya sebenarnya mereka tidak bisa diterima melalui jalur prestasi. (more…)